JAKARTA, HSEmagz.com – Ribuan buruh saat ini sedang berada di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, di kawasan Monas Jakarta.
Sebelumnya, mereka sudah menggelar aksi di depan Istana Kepresidenan dan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengonfirmasi 50 ribu buruh yang menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Istana Negara dan Gedung MK pada Senin (1/5/2023) hari ini.
“Aksi May Day dilakukan serentak di beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Ada 38 provinsi terkonfirmasi melakukan aksi May Day serempak serta ratusan Kabupaten/Kota akan mengikuti aksi May Day,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Sabtu (29/4/2023).
Said menjelaskan, massa buruh yang hadir pada May Day 2023 ini merupakan gabungan dari sejumlah kelompok buruh di Indonesia.
“Di antaranya, KSPI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Petani Indonesia. Kemudian ada massa dari SPU, FSPMI, SPN, FSP KEP, FSP TSK, Farkes, FSP ISSI, FTPHSI, UPC, Jala PRT dan lain-lain masih banyak lagi,” kata Iqbal.
Baca juga: Tanpa Baju dan APD, Dua Awak Tugboat Tewas di Dasar Palka
Selepas aksi di Istana dan gedung MK, massa akan diarahkan bergerak menuju Istora Senayan. Nantinya akan ada May Day Viesta di sana. Dia mengungkapkan akan ada capres yang berorasi saat May Day.
Di Istora senanyan akan dilakukan May Day Viesta. Akan dilakukan dari jam 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. May Day Viesta akan diisi pidato dan orasi dari pimpinan buruh.
“Ada kemungkinan juga ucapan hari buruh internasional dari capres yang sudah diputuskan dalam rakernas Partai Buruh. Ini hasil rakernas ya, belum keputusan Partai Buruh,” imbuhnya.
Iqbal belum menjelaskan secara pasti siapa sosok bakal capres yang dikabarkan akan hadir dan menemui massa buruh tersebut. Namun santer disebut, bakal capres dimaksud adalah Ganjar Pranowo.
Lantas, apa tuntutan kaum buruh Indonesia dalam aksi May Day kali ini? Ada tujuh tuntutan. Yaitu:
- Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.
- Cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi yang kita kenal.
- Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga.
- Tolak RUU kesehatan
- Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.
- Pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Ciptakerja.
- HOSTUM, hapus out scorsing tolak upah murah.
Dari tujuh tuntutan itu, aspek K3 sama sekali tak disinggung dan menjadi agenda tuntutan. Bukan kali ini saja, tetapi berdasarkan pengamatan HSEmagz.com, K3 memang tidak pernah menjadi agenda tuntutan kaum buruh selama ini. (Hasanuddin)
