JAKARTA – Polusi udara telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan lingkungan di kota-kota besar di seluruh dunia, termasuk Jakarta. Pada dasarnya masalah polusi udara di Jakarta telah berlangsung lama dan semakin memburuk dari waktu ke waktu.
Pakar transportasi, Djoko Setijowarno mengungkapkan bahwa kebijakan yang tidak tuntas oleh pemerintah menjadi penyebab dari memburuknya kualitas udara.
“Kebijakan yang dimunculkan sepertinya berjalan sendiri-sendiri dan nantinya juga tidak berlangsung lama. Tidak berani mengungkap kebijakan ERP (electronic road pricing) di Kota Jakarta dapat menjadi kebijakan penting dan utama,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima HSE Magazine Selasa, 15 Agustus 2023.
Kebijakan yang tidak tuntas dilakukan di Ibukota disebutnya terjadi seiring dengan tidak adanya upaya pembenahan pada transportasi umum yang ada di kota-kota penyanggah, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok.
Ribuan kawasan perumahan yang tersebar di kawasan Bodetabek pun juga diungkapkannya masih minm dari sentuhan layanan transportasi umum. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya jumlah kendaraan pribadi.
“Akhirnya membeli rumah juga harus memikirkan membeli kendaraan pribadi agar mobilitas warga menjadi lancar,” terangnya.
Selain itu, Djoko turut menyoroti kurangnya koordinasi antar kementerian. Masing-masing kementerian bergerak dengan caranya sendiri tanpa memperhatikan data dan fakta yang sebenarnya terjadi, yang berujung pada keluarnya anggaran yang tidak tepat sasaran.
Sebagai infromasi, polusi udara yang memburuk dapat berakibat bagi kesehatan. Melansir WHO Global Air Quality Guidelines, kualitas udara yang buruk dapat berdampak pada gangguan sistem saraf pusat, penyakit paru-paru, iritasi mata, hati, limpah hingga gangguan sistem reproduksi.
