JAKARTA, HSEmagz.com – Program pemerintah yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), tak lagi sekadar wacana.

Program PLTN saat ini sudah berada pada tahap negosiasi alias tawar-menawar dengan sejumlah negara tentang reaktor nuklir.

Hal ini diungkap Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana di The Westin Jakarta, sebagaimana dilansir dari laman cnnindonesia.com, Selasa (9/5/2023).

Pemerintah, kata Rida, saat ini tengah melakukan tawar-menawar dengan sejumlah negara sahabat. Utamanya untuk penggunaan small modular reactor.

“Nuklir yang diharapkan sebagai beban dasar akan masif. Seingat saya nuklir pertama kali 2035, kalau tidak salah. Kita sekarang lagi lebih serius menangani tawaran-tawaran dari negara sahabat untuk penggunaan small modular reactor yang didesain floating dan bisa mobile kesana kemari,” kata Rida.

Menurut Rida, PLTN yang akan dibangun, akan berada di kawasan Indonesia Timur.

“Ini (PLTN) paling cocok kita bangun di Indonesia timur, di mana listrik di sana masih kurang cukup dan andal,” katanya.

Dijelaskan, program pembangunan PLTN sudah masuk dalam peta jalan (road map) transisi energi baru terbarukan (EBT). Langkah ini dilakukan demi mencapai target Indonesia net zero emission (NZE) pada 2060.

PLTN diklaim Rida bisa menghasilkan tenaga listrik sebesar 31 gigawatt pada 2060 mendatang.

Guna mendukung program percepatan pembangunan PLTN, pemerintah telah menyiapkan aneka regulasi. Antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir.

PP tersebut sudah diundangkan pada 12 Desember 2022 aturan turunan untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP No 52/2022, keselamatan pertambangan bahan galian nuklir bertujuan untuk melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup terhadap bahaya radiologik dan nonradiologik yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.

Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa keamanan pertambangan bahan galian nuklir bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, menunda, dan rnerespons tindakan pemindahan hasil pengolahan bahan galian nuklir secara tidak sah dan sabotase fasilitas dan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir serta mencegah penyimpangan terhadap pemanfaatan hasil pengolahan bahan galian nuklir dari tujuan damai.

Jerman Mengakhiri PLTN

Di saat Indonesia akan memulai dan semakin serius membangun, Jerman justru secara resmi menutup tiga PLTN pada Sabtu (15/4/2023). Penutupan ini sekaligus menandai berakhirnya era nuklir di Jerman yang telah berlangsung lebih dari enam dekade.

Menteri Federal Jerman untuk Lingkungan Steffi Lemke mengatakan alasan pihaknya tidak lagi menggunakan tenaga nuklir untuk listrik karena masalah lingkungan.

“Posisi pemerintah Jerman jelas, tenaga nuklir tidak ramah lingkungan, juga tidak berkelanjutan,” kata Steffi kepada CNN, Sabtu (15/4/2023) silam.

“Kami memulai era baru produksi energi,” Steggi menegaskan.

Penutupan tiga PLTN yakni Emsland, Isar 2, dan Neckarwestheim merupakan puncak dari rencana yang dijalankan lebih dari 20 tahun lalu, bahkan lebih.

Gerakan anti-nuklir di Jerman sudah berlangsung sejak dekade tahun 1970-an. Namun pemerintah Jerman mereponsnya secara ambigu.

Pada 2000, pemerintah Jerman berjanji untuk menghentikan tenaga nuklir dan mulai mematikan pembangkit listrik. Namun pemerintah tak sepenuh hati.

Ketika pemerintahan baru berkuasa pada 2009, nuklir seakan mendapat napas baru dan kemudian difungsikan sebagai teknologi penghubung untuk membantu negara beralih ke energi terbarukan.

Gerakan anti-nuklir kembali merebak dan semakin massif ketika terjadi tsunami yang menyapu Jepang pada Maret 2011, dan  menyebabkan tiga reaktor PLTN Fukushima Daiichi porak poranda.

Tiga hari setelah bencana Fukushima, Kanselir Angela Merkel, seorang fisikawan yang sebelumnya pro nuklir, berpidato dan menyebut bahwa bencana Fukushima sebagai ‘malapetaka yang tak terbayangkan bagi Jepang’ dan ‘titik balik’ bagi dunia.

Saat itu juga Angela mengumumkan Jerman bakal mempercepat penghapusan nuklir.  (berbagai sumber/Hasanuddin)