LOMBOK, HSEmagz.com – Kesuksesan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja tak hanya ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) (people) dan sistem (method). Tetapi juga dipengaruhi oleh kehandalan peralatan kerja (machine).

Kehandalan peralatan kerja bisa optimal apabila rutin dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Hal ini dilakukan guna menjamin pemenuhan persyaratan K3, yang berkaitan dengan penggunaan mesin, pesawat, peralatan kerja, bahan, lingkungan, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi, dan sebagainya.

Dalam konteks itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan pengujian K3 kepada masyarakat industri dalam upaya peningkatan produktivitasnya.

“Peningkatan mutu pelayanan ketenagakerjaan, khususnya K3 menjadi fokus utama dalam mewujudkan Budaya K3,” kata Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang pada acara Temu Teknis Penanggungjawab K3 Nasional, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis K3 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (20/6/2023).

Dikatakan, revolusi industri 4.0 merupakan era industri yang memungkinkan seluruh entitas di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja secara real time dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudahan ini mendorong tercapainya kreasi nilai baru, misalnya kebijakan e-smart Industri.

Menurutnya, kebijakan tersebut membantu para pelaku usaha untuk secara lebih masif dapat mempromosikan produk mereka di platform digital, dan tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia.

“Tentunya K3 pada era ini harus dapat menyesuaikan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Peluang bagi penerapan K3 akan jauh lebih advance, termasuk pengujian K3,” ucapnya.

Ia pun meminta Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan maupun Penguji K3 untuk terus melakukan terobosan dalam rangka percepatan dalam peningkatan pelayanan pengujian K3.

Meski demikian ia menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi untuk dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara optimal dalam pengumpulan dan penyajian data penguji K3.

Tantangan tersebut, seperti peraturan perundangan dan regulasi pendukungnya, infrasruktur telekomunikasi, penetrasi komputer, penetrasi internet, kesiapan sumberdaya manusia, struktur organisasi, sistem manajemen, proses kerja, pendanaan dan terutama faktor kepemimpinan.

“Tetapi kita tetap perlu menjawab tantangan tersebut dengan cara bekerja sama yang erat antara pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu dalam sambutannya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, NTB saat ini dan kedepan sedang mempersiapkan untuk meningkatkan pembangunan nasional dan untuk itu pihaknya membutuhkan dukungan dari aspek K3 yang merupakan instrumen keselamatan kerja.

Hadir pada acara temu teknis ini, Direktur Bina Pengujian K3 Muhamad Idham, Kepala UPTP/UPTD Balai K3 seluruh Indonesia, Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Prov NTB Moh Akhwan, para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Para Pejabat Fungsional yang diberi tugas menjadi Koordinator dan Sub Koordinator di Lingkungan Ditjen Binwasnaker dan K3 serta jajaran Ditjen Binwasnaker dan K3. (*/Hasanuddin)