SURABAYA, hsemagz.com – Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 47.800 km2 dan terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota, merupakan bagian dari wilayah cincin api (ring of fire) Indonesia.
Dalam hal kebencanaan, Jawa Timur setidaknya memiliki 14 jenis ancaman bencana. Yaitu letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, Covid 19, tsunami, dan likuifaksi.
Beragam risiko bencana alam yang mengancam Provinsi Jawa Timur tentunya harus sebanding dengan tingkat kesiapsiagaan masyarakatnya. Masyarakat harus memiliki sikap kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Setidaknya, kesadaran tersebut perlu ditumbuhkan mulai dari para pemangku kepentingan atau stakeholder Pemerintah Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu agar bisa menjadi role model, yang kemudian bisa disebarluaskan pada level di bawahnya.
“Keadaan darurat dan bencana merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, karena bencana memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat, operasional bisnis, dan ekonomi secara keseluruhan,” kata Edi Priyanto, Wakil ketua Dewan K3 Provinsi Jawa Timur saat menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan diskusi panel Disaster Leadership Academy (DiLA) yang berlangsung di kota Malang, Jawa Timur selama dua hari, Jumat (26/1/2024) dan Sabtu (27/1/2024).
Menurut Edi yang menyampaikan materi bertajuk Emergency Response Plan (ERP) sebagai Bentuk Kesiapsiagaan Bencana di Tempat Kerja, diperlukan Emergency Response Plan (ERP), yaitu rencana kesiapsiagaan yang dirancang untuk mengatasi dan merespons bencana atau situasi darurat dalam unit atau tempat kerja.
Diskusi panel DiLA yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Jawa Timur di Kota Batu Malang tersebut dihadiri sedikitnya 70 peserta yang berasal dari para pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
“ERP menjadi penting karena akan menjaga keselamatan dan keamanan pekerja, aset institusi atau perusahaan, dan melanjutkan operasional bisnis saat terjadi bencana atau kejadian darurat. Sehingga sangat penting dilakukan identifikasi atas potensi bencana seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, kecelakaan industri, atau ancaman keamanan. Selanjutnya dilakukan penilaian atas dampak potensial bencana terhadap karyawan, properti, serta kelangsungan bisnis dan pemerintahan” rinci Edi.
Edi melanjutkan bahwa menentukan rute evakuasi yang jelas dan perlu diikuti oleh semua karyawan menjadi hal yang krusial. Demikian juga memastikan lokasi peralatan darurat, seperti alat pemadam kebakaran, peralatan medis, dan tempat pertolongan pertama, mudah diakses dan diketahui oleh semua orang.
Lalu, melakukan latihan secara rutin untuk memastikan bahwa semua pekerja mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan dan cara bertindak saat terjadi keadaan darurat.
Edi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Disaster Leadership Academy (DiLA) 2024, karena akan meningkatkan kompetensi kesiapsiagaan bencana bagi para leader ASN, mengingat mereka memiliki peran kunci dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan merespons bencana.
“Dengan peningkatan kompetensi dalam melakukan identifikasi hingga mitigasi risiko yang lebih baik, mereka dapat membuat keputusan cepat, efektif, dan koordinatif, sehingga dapat mengurangi dampak negatif atas bencana yang bisa terjadi pada masyarakat dan infrastruktur” katanya.
“Kompetensi ini tentunya akan mendukung pengembangan strategi pencegahan dan pemulihan yang lebih baik”, pungkasnya.
Selain Edi Priyanto, beberapa narasumber dalam kegiatan DiLA 2024 di antaranya Mayor Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr Syamsul Maarif, MSi Guru Besar Sosiologi Kebencanaan Universitas Pertahanan) yang memberikan tema tentang Membangun Kepemimpinan Sadar Bencana.
Selanjutnya Randy Febriano Ruhyana, ST, MMT Widyaiswara dari BPSDM Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan pemaparan atas hasil survei tingkat kesiapsiagaan bencana ASN OPD Pemprov Jawa Timur.
Terakhir Gatot Soebroto, SE, MPSDM Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur dengan mengambil tema pembahasan peningkatan kesiapsiagaan bencana sebagai upaya membentuk budaya sadar bencana. (*/Hasanuddin)
